Cermi3-Sya Sya Nabila-UR103

Hai semua..

Saya Syasya Nabila dengan NIM 2281475968, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sedang diadakannya mata kuliah Pancasila. Yang dimana mata kuliah ini diadakannya Sharing Santai di ruangan Blue Ocean (BO).

Jadi sebelumnya kita sudah melakukan matkul agama jadi kita akan melanjutkan matkul pancasila ini kita melakukan absensi ulang untuk matkul ini.

sharing santai kali ini kita membahas tentang peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara, Ka tarisya selaku pembicara kali ini.

Pengertian Negara 

Pengertian Negara
Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan
masyarakat. Pada prinsipnya setiaap warga mayaraka menjadi anggota dari suatu negara dan
harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang
ada di dalamnya, masarakat ingin mewujutkan tujuan tujuan tertentu sepertti terwujudnya
kertentaraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyrakat.

Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masayakat tidak
bertindak seenaknya, maka ada system aturan tersebut menggambarakan suatu hierakhi atau
pertindakan dalam aturan yang paliing tinggi tingkatanya sampai pada aturan yng paling
rendah.

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai
pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi
Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut
telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara
yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Sifat-sifat Negara

Sifat monopoli

Monopoli berasal dari kata ‘mono’ yang artinya satu dan ‘poli’ yang artinya penguasa, jika sifat monopoli dikaitkan dengan Negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarkluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan dapat membahayakan posisi suatu kekuasaan. Misalnya, Pemerintah mencanangkan Indonesia Sehat 2010. Itu berarti Warga Negara Indonesia harus berpartisipasi agar tercapai.

Sifat Memaksa

Sifat memaksa artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi. Dengan ditaatinya peraturan perundang-undangan, penertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercapai serta dapat pula mencegah timbulnya anarki. Saran dalam pencapaian hal tersebut tidak luput dari kinerja polisi, tentara yang bertugas menjaga pertahan dan keamanan serta alat penjamin hukum lainnya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari Negara juga mempunyai aturan-aturan yang mengikat, akan tetapi aturan-aturan yang dikelurkan oleh Negara lebih mengikat penduduknya.

Sifat menyeluruh

Negara berhak dan wajib mengatur semua warganya tanpa terkecuali. Dalam hal perundang-undangan, sifat ini dikenal sebagai equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Hukum berlaku bagi semua tanpa memandang golongan atau latar belakang. Contohnya kewajiban membayar pajak yang berlaku bagi semua tanpa terkecuali.

Fungsi Negara

Melaksanakan penertiban: Fungsi ini menempatkan negara sebagai stabilisator. Negara harus melaksanakan penertiban demi mencapai tujuan bersama dan mencegah kericuhan dalam masyarakat.

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya: Fungsi ini sangat penting, terutama bagi negara baru. Negara harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan berbagai cara, termasuk mengelola sumber daya yang ada.

Pertahanan: Fungsi ini diperlukan untuk menjaga keutuhan negara dari serangan pihak luar. Untuk menjalankan fungsi ini, negara harus dilengkapi dengan alat pertahanan.

Menegakkan keadilan: Fungsi ini sangat dibutuhkan suatu negara dan seluruh rakyatnya. Penegakan keadilan dijalankan oleh badan-badan peradilan.

Unsur-unsur Negara

Rakyat

Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat.

Wilayah

UUD Negara RI tahun 1945, pasal 25A menjelaskan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari penjelasan diatas, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pasal diatas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan laut.

Pemerintah

yang Berdaulat Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara, Dalam UUD RI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu.

Pengakuan

dari Negara Lain Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post

6 Comments

Leave a comment

X